5 Jenis Legalitas Tanah di Indonesia

Di bawah ini Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai jenis-jenis legalitas tanah yang ada di Indonesia.

  1. Hak Milik

Mengacu ke UUPA atau Undang-undang Pokok Agraria, hak miliki bisa diasosiakan dengan hak yang terkuat, terpenuh dan bersifat turun temurun yang dapat dipunyai dari sebuah lahan tanah. Tidak ada jangka waktu yang membatasi hak ini. Jika seseorang memiliki hak milik tanah, artinya orang tersebut bebas melakukan apapun dengan tanah tersebut sepenuhnya untuk berbagai fungsi dan kepentingan seperti membangun, menjual kembali, menyewakan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, sekali lagi mengacu ke UUPA, hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik. Warga negara asing tidak bisa mempunyai hak milik tanah. Badan-badan hukum juga bisa memiliki hak milik selama badan-badan hukum tersebut ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Hak milik seseorang atas tanah bisa hilang apabila objek tanah yang bersangkutan hilang atau musnah yang bisa terjadi akibat bencana. Hak milik juga bisa hilang karena diambil oleh negara karena suatu perkara tertentu. Hak milik ini juga bisa digunakan sebagai jaminan hutang.

jenis legalitas tanah

  1. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha atau biasa disingkat sebagai HGU merupakan hak yang berhubungan dengan upaya mengusahakan sebuah tanah yang dimiliki oleh negara. Umumnya ada jangka waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya yang diatur dan ditetapkan oleh pelaku usaha dan negara. Biasanya, tanah akan digunakan untuk usaha pertanian, perikanan dan juga peternakan. Luas tanah yang bisa diberlakukan hak guna usaha minimal 5 hektar.

Apabila luas tanah lebih dari 25 hektar maka akan diberlakukan tambahan peraturan. Untuk jangka waktunya sendiri biasanya paling lama 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 35 tahun dengan ijin khusus. Yang berhak untuk memiliki HGU adalah warga negara Indonesia dan bisa juga badan hukum yang berdiri dengan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia. HGU juga bisa digunakan sebagai jaminan hutang.

  1. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan atau HGB merupakan hak untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan merupakan kepemilikannya. Yang bisa memiliki HGB sama dengan HGU yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum yang berada di Indonesia dan didirikan dengan hukum Indonesia. Untuk jangka waktu HGB paling lama adalah 30 tahun. HGB bisa terjadi antara seseorang dengan negara jika menggunakan tanah milik negara ataupun antara seseorang dengan orang lain pemilik tanah dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.

  1. Hak Pakai

Dengan mengacu pada UUPA, hak pakai merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan/atau memungut keuntungan dari tanah yang dikuasai oleh negara ataupun merupakan tanah yang dimiliki orang lain. Terdapat perjanjian antara pemilik tanah dan pemakai yang bukan merupakan perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengelolaan tanah.

Dalam pemberian hak pakai ini, syarat-syarat apapun yang mengandung unsur pemerasan tidak boleh terjadi. Yang bisa memiliki hak pakai adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang mimiliki perwakilan di Indonesia juga bisa memiliki hak milik.

  1. Hak Sewa untuk Bangunan

Sebuah badan hukum maupun perseorangan bisa memiliki hak sewa untuk bangunan jika memang sudah mengantongi hak tanah yang dimiliki orang lain dan bisa menggunakan tanah itu untuk keperluan bangunan. Sebagai timbal balik, pemiliki hak sewa untuk bangunan membayarkan uang sewa kepada pemilik tanah yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya dan disepakati bersama. Jangka waktu sewa juga ditentukan sebelumnya melalui perjanjian.

Hibah, Wasiat, Dan Warisan Dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Hibah, wasiat, dan warisan sekilas memiliki kesan yang sama persis. Tetapi tahukah Anda, bahwa ketiganya berbeda dari segi pengertian dan tinjauan hukum?

Secara umum, hibah merupakan harta atau peninggalan yang diberikan pada seseorang secara sukarela selama ia masih hidup. Misalnya saja, Pak Ibrahim menghibahkan sebuah rumah untuk tetangganya yang miskin karena ia tidak memiliki tempat tinggal. Maka rumah itu langsung menjadi hak milik tetangganya tersebut. Sementara wasiat merupakan harta atau peninggalan yang diberikan pada seseorang setelah meninggal dunia. Artinya, si penerima baru bisa memperoleh haknya setelah sang pemberi wafat. Jadi jelas sudah bahwa letak perbedaan hibah dan wasiat berada pada masa hidup si pemberi dan ketentuan berpindahnya harta kepemilikan.

hukum waris dan wasiat

Dari penjelasan keduanya, maka dapat diketahui, jika si pemberi masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak sedang dalam sakit keras sehingga memungkinkan meninggal, maka pemberian itu dikategorikan ke dalam hibah. Sedangkan jika si pemberi merasa bahwa ia sudah tua dan sedang merasakan sakit keras hingga besar kemungkinan akan meninggal, maka pemberian harta pada penerima bisa diklasifikasikan ke dalam wasiat.

Lalu, apa itu warisan? Dalam agama Islam, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum dengan ketentuan tertentu. Artinya, si pemberi sudah meninggal dan harta benda tersebut bisa digunakan oleh si penerima sesuai ketentuan waris yang berlaku dalam Islam. Berikut daftar perempuan yang boleh menerima warisan:

  1. Yang berasal dari keturunan

Garis keturunan menjadi penentu besarnya waris yang bisa diterima seseorang. Dalam Islam, laki-laki menerima dua kali lebih banyak dari perempuan. Dan keluarga angkat tidak mempunyai hak dalam waris walaupun telah berjasa besar bagi si almarhum. Hal ini bisa disiasati dengan memberikan wasiat. Anak di luar perkawinan yang sah (usia kelahiran tidak mengikuti ketentuan umum), tidak berhak atas harta ayah biologisnya. Dia hanya diakui sebagai anak dari ibunya.

  1. Yang berasal dari perkawinan

Garis perkawinan memberikan beberapa orang hak untuk waris dari almarhum. Tentu saja besarannya tidak sebesar hak dari garis keturunan.

Dari segi hukum, seseorang boleh berwasiat kepada bukan ahli waris yang memang benar-benar membutuhkannya, karena dalam perkara ini si pemberi wasiat memperoleh beragam manfaat. Seperti menjaga hubungan tali silaturahim, membantu sesama, dan menjauhkan sifat tamak. Sebaliknya, pada para ahli waris yang sudah mendapatkan jatah harta warisan, maka tidak diperkenankan untuk berwasiat, sehingga dipastikan penerima wasiat memang bukan dari ahli waris.

hukum hibah

 

Wasiat juga tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Hal ini mulai berlaku semenjak si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Selain itu, ada beberapa aturan dan prosedur terkait ketiganya yang berlaku di Indonesia yaitu:

  1. Pembagian warisan dan hibah harus menghadirkan saksi secara bersamaan agar pengesahan dapat disaksikan oleh pihak lain sebagaimana mestinya, sehingga jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, saksi dapat memberikan keterangan sewajar-wajarnya.
  2. Pembagian warisan tidak boleh melanggar ketetapan dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Dalam hal ini siapa pun bisa menjadi ahli waris dan berapa banyak harta benda yang diterima menyesuaikan dengan aturan sebelumnya.
  3. Menggunakan jasa notaris sebagai perwakilan untuk menjadi penghubung antara pemberi wasiat dengan ahli waris sebelum ia meninggal dunia. Pada poin ketiga ini, pihak pemberi wasiat atau keluarga bisa menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan pada notaris.
  4. Seluruh pihak sepakat dan menyetujui atas keinginan si pemberi hibah atau warisan.
  5. Pihak pemberi wasiat diharuskan menandatangani surat pernyataan di atas kertas yang sudah dilengkapi dengan materai. Tentu saja dalam surat pernyataan tersebut sudah dipaparkan mengenai jenis harta, siapa penerima, dan nilainya. Setelah disetujui oleh seluruh pihak, baik pemberi wasiat atau calon penerima wajib membubuhkan tanda tangan.
  6. Surat hibah juga tidak jauh beda dengan wasiat. Pemberi hibah dianjurkan untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah dilengkapi dengan materai. Dalam surat tersebut, tiga komponen seperti jenis harta, nilai, dan siapa calon penerima sudah tercantum, sehingga baik pemberi hibah maupun calon ahli waris wajib menandatanganinya. Tujuan dari tanda tangan ini adalah sebagai bentuk perlindungan diri sekaligus pengesahan hukum bagi pemiliknya.
  7. Seseorang terhalangi mendapatkan warisan karena berlainan agama, pembunuhan, perhambaan, dan tidak tentu kematiannya. Perhambaan di sini maksudnya adalah seseorang tidak bisa jadi pewaris dan tidak dapat pula mewariskan harta bendanya karena ia belum merdeka, sehingga harta itu tetap utuh menjadi miliknya.

Dengan adanya ketiga jenis pemberian harta, kita harus memahami beda dan persyaratannya sehingga tidak tertukar di mata hukum. Seperti waris, sudah tetap siapa yang berhak menerima. Sedangkan wasiat dan hibah bisa siapa saja. Dalam hal ini, hukum Indonesia mengakomodir ketiganya sehingga ketiga hal tersebut sah.