5 Jenis Legalitas Tanah di Indonesia

Di bawah ini Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai jenis-jenis legalitas tanah yang ada di Indonesia.

  1. Hak Milik

Mengacu ke UUPA atau Undang-undang Pokok Agraria, hak miliki bisa diasosiakan dengan hak yang terkuat, terpenuh dan bersifat turun temurun yang dapat dipunyai dari sebuah lahan tanah. Tidak ada jangka waktu yang membatasi hak ini. Jika seseorang memiliki hak milik tanah, artinya orang tersebut bebas melakukan apapun dengan tanah tersebut sepenuhnya untuk berbagai fungsi dan kepentingan seperti membangun, menjual kembali, menyewakan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, sekali lagi mengacu ke UUPA, hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik. Warga negara asing tidak bisa mempunyai hak milik tanah. Badan-badan hukum juga bisa memiliki hak milik selama badan-badan hukum tersebut ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Hak milik seseorang atas tanah bisa hilang apabila objek tanah yang bersangkutan hilang atau musnah yang bisa terjadi akibat bencana. Hak milik juga bisa hilang karena diambil oleh negara karena suatu perkara tertentu. Hak milik ini juga bisa digunakan sebagai jaminan hutang.

jenis legalitas tanah

  1. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha atau biasa disingkat sebagai HGU merupakan hak yang berhubungan dengan upaya mengusahakan sebuah tanah yang dimiliki oleh negara. Umumnya ada jangka waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya yang diatur dan ditetapkan oleh pelaku usaha dan negara. Biasanya, tanah akan digunakan untuk usaha pertanian, perikanan dan juga peternakan. Luas tanah yang bisa diberlakukan hak guna usaha minimal 5 hektar.

Apabila luas tanah lebih dari 25 hektar maka akan diberlakukan tambahan peraturan. Untuk jangka waktunya sendiri biasanya paling lama 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 35 tahun dengan ijin khusus. Yang berhak untuk memiliki HGU adalah warga negara Indonesia dan bisa juga badan hukum yang berdiri dengan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia. HGU juga bisa digunakan sebagai jaminan hutang.

  1. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan atau HGB merupakan hak untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan merupakan kepemilikannya. Yang bisa memiliki HGB sama dengan HGU yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum yang berada di Indonesia dan didirikan dengan hukum Indonesia. Untuk jangka waktu HGB paling lama adalah 30 tahun. HGB bisa terjadi antara seseorang dengan negara jika menggunakan tanah milik negara ataupun antara seseorang dengan orang lain pemilik tanah dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.

  1. Hak Pakai

Dengan mengacu pada UUPA, hak pakai merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan/atau memungut keuntungan dari tanah yang dikuasai oleh negara ataupun merupakan tanah yang dimiliki orang lain. Terdapat perjanjian antara pemilik tanah dan pemakai yang bukan merupakan perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengelolaan tanah.

Dalam pemberian hak pakai ini, syarat-syarat apapun yang mengandung unsur pemerasan tidak boleh terjadi. Yang bisa memiliki hak pakai adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang mimiliki perwakilan di Indonesia juga bisa memiliki hak milik.

  1. Hak Sewa untuk Bangunan

Sebuah badan hukum maupun perseorangan bisa memiliki hak sewa untuk bangunan jika memang sudah mengantongi hak tanah yang dimiliki orang lain dan bisa menggunakan tanah itu untuk keperluan bangunan. Sebagai timbal balik, pemiliki hak sewa untuk bangunan membayarkan uang sewa kepada pemilik tanah yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya dan disepakati bersama. Jangka waktu sewa juga ditentukan sebelumnya melalui perjanjian.